Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung | Sarana dan Prasarana
17126
page,page-id-17126,page-template,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.2.3,vc_responsive
Slide background

BIDANG

SARANA DAN PRASARANA


sarana&prasarana

  1. Menyusun rencana kegiatan di bidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. Mengkoordinir para kepala seksi dalam merumuskan program dan system kerja operasional bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. Melakukan koordinasi yang diperlukan dengan bidang lainnya dalam hal kenyamanan dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  4. Menyusun langkah teknis operasional di bidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
  5. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  6. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan di bidang tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  7. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  8. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karir bawahan;
  9. Melaksanakan perencanaan, pengadaan, pemasangan dan  pemeliharaan prasarana dan sarana penunjang transportasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  10. Penunjukan lokasi dan pengelolaan terminal, halte dan simpul transportasi lainnya, jembatan penyeberangan serta tempat parkir kendaraan bermotor dalam wilayah kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  11. Melaksanakan pemberian izin jasa titipan lokal, cabang, agen intra kota di wilayah kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  12. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya untuk bahan perbaikan ke depan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  13. Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
  14. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

  1. Menyusun rencana kegiatan di bidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. Melakukan koordinasi yang diperlukan antar sub bagian / kepala seksi intern dinas melalui kepala sub dinas angkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  3. Menyusun langkah teknis operasional di bidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
  4. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  5. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan di bidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  6. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  7.  Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan  hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karir bawahan;
  8. Memberikan bimbingan dan pembinaan teknis masalah sarana prasarana transportasi kepada masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  9. Melaksanakan perencanaan, pengadaan, pemasangan dan  pemeliharaan prasarana dan sarana penunjang transportasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  10. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya untuk bahan perbaikan ke depan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  11. Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
  12. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

  1. Menyusun rencana kegiatan di bidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. Melakukan koordinasi yang diperlukan antar sub bagian / kepala seksi intern dinas melalui kepala bidang angkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  3. Menyusun langkah teknis operasional di bidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
  4. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  5. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan di bidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  6. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  7. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan  hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karir bawahan;
  8. Menyiapkan perencanaan lokasi dan pengelolaan terminal serta simpul-simpul transportasi lainnya dalam wilayah kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  9. Melaksanakan pembangunan dan penetapan izin pengoperasian  pelabuhan khusus lokal (kabupaten);
  10. Melaksanakan penatapan lokasi pembangunan dan penyelenggaraan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan;
  11. Melaksanakan penetapan dan/atau pemberian izin pembangunan Bandar udara umum yang melayani pesawat berkapasitas kurang dari 30 tempat duduk;
  12. Melaksanakan  pemberian rekomendasi penetapan lokasi Bandar udara umum;
  13. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya untuk bahan perbaikan ke depan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  14. Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
  15. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

  1. Menyusun rencana kegiatan di bidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. Melakukan koordinasi yang diperlukan antar sub bagian / kepala seksi intern dinas melalui kepala sub dinas angkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  3. Menyusun langkah teknis operasional di bidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
  4. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  5. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan di bidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  6. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  7. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan  hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karir bawahan;
  8. Menyiapkan pembinaan perparkiran baik di badan jalan maupun di luar badan jalan bagi kendaraan bermotor dan/atau  tidak bermotor;
  9. Melakukan perencanaan, penunjukan lokasi, pembangunan serta pengembangan dan pengelolaan tempat parkir kendaraan untuk umum;
  10. Menetapkan besarnya tarif parkir berdasarkan tempat dan waktu parkir di wilayah kabupaten Badung;
  11. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya untuk bahan perbaikan ke depan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  12. Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
  13. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

 



Slide background

Profil Terminal Mengwi Badung


PROFIL TERMINAL BADUNG

Terminal merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan penumpang dan menaikkan penumpang. Menurut Wrignt & Ashford keberadaan terminal sangat di butuhkan oleh masyarakat karena:

  1. Sebagai titik konsentrasi penumpang, dari segala arah yang menunju keterminal untuk kemuadian melanjutkan perjalanan ke tempat yang dituju.
  2. Sebagai titik dispensi, dimana penumpang menyebar sesuai dengan tujuan baik ke seluruh penjuru kota atau keluar kota.
  3. Sebagai titik pusat layanan, bongkar muat, penyimpanan jangka pendek dan tempat proses untuk pembelian tiket, menunggu, menyimpan bawaan penumpang dan prosedur lain.

Berdasarkan PP RI No 43 tahun 1993 tipe terminal yaitu;

  1. Terminal penumpang tipe A, yaitu berfungsi melayani penumpang umum untuk angkutan antar kota dalam propinsi (AKAP), dan angkutan lintas batas antar negara, angkutan antar kota dalam propinasi (AKDP), angkutan kota (AK) serta angkutan pedesaan (ADES).
  2. Terminal penumpang tipe B, yaitu berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota dalam propinasi (AKDP), angkutan kota (AK) serta angkutan pedesaan (ADES).
  3. Terminal penumpangan tipe C, yaitu berfungsi melayani kendaraan penumpangan umum untuk angkutan pedesaan (ADES).

Terdapat beberapa terminal di Badung, yaitu;

  1. Terminal Mengwi merupakan terminal Tipe Penumpang A.Terminal mengwi terletak dekat Pasat Tradisional Beringkit kecamatan Mengwi Badung.
  2. Terminal Penumpang Tipe C yang terlatak di Setral Parkir dan di Dalung tetapi tidak di fungsikan sementara waktu.

Fasilitas utama yang terdapat pada terminal Mengwi Badung:

  1. Jalur kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum
  2. Tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan, termasuk didalamnya tempat tunggu penumpang dan tempat istirahat kendaraan umum.
  3. Bangunan Kantor Terminal
  4. Menara Pengawas
  5. Loket Penjualan Karcis
  6. Rambu-rambu dan papan informasi, yang sekurang-kurangnya menunjukkan jurusan dan jadwal perjalanan beserta tarifnya
  7. Peralatan parkir kendaraan pengantar.

Selain memiliki fasilitas utama terminal Mengwi Badung juga memiliki fasilitas untuk penunggu seperti, toilet, musholla, kios atau kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, tempat penitipan barang, termasuk penitipan kendaraan pribadi, taman, dan lain sebagainya.

Terminal Mengwi Badung





Slide background

LAMPU PENERANGAN JALAN (LPJ)


Data Titik Lampu Penerangan Jalan

Lampu penerangan jalan merupakan lampu yang dipasang di kiri/kanan/di tengah jalan yang digunakan untuk menerangi jalan maupun lingkungan sekitar jalan yang diperlukan termasuk di persimpangan jalan, jalan layang, jembatan dan jalan di bawah tanah.

Fungsi lampu penerangan yaitu untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengendara khususnya untuk mengantisipasai situasi perjalanan pada malam hari. Lampu penerangan yang ada di Bali khususnya di daerah Badung sampai dengan 2015 yaitu 13.801 titik. LPJ (Lampu Penerangan Jalan) Strategis yaitu 2.735 titik, sedangkan LPJ Ruas yaitu 11.066 titik.

Slide background