Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung | Angkutan
17128
page,page-id-17128,page-template,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.2.3,vc_responsive

Angkutan

Tugas Pokok dan Fungsi

bidang angkutan

  1. Menyusun rencana kegiatan di bidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. Mengkoordinir para kepala seksi dalam merumuskan program dan system kerja operasional bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. Melakukan koordinasi yang diperlukan dengan bidang lainnya dalam hal kenyamanan dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  4. Menyusun langkah teknis operasional di bidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
  5. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  6. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan di bidang tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  7. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  8. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karir bawahan;
  9. Menyiapkan pembinaan manajemen angkutan darat, laut dan udara dalam wilayah kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  10. Melaksanakan pengelolaan perizinan di bidang angkutan darat, laut dan udara dalam wilayah kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  11. Menetapkan besarnya tarif angkutan darat, laut dan udara dalam wilayah kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  12. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya untuk bahan perbaikan ke depan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  13. Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
  14. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

  1. Menyusun rencana kegiatan di bidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. Melakukan koordinasi yang diperlukan antar sub bagian / kepala seksi intern dinas melalui kepala sub dinas angkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  3. Menyusun langkah teknis operasional di bidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
  4. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  5. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan di bidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  6. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  7. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan  hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karir bawahan;
  8. Menyiapkan pembinaan manajemen angkutan barang dalam wilayah kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  9. Melaksanakan pengelolaan perizinan di bidang angkutan barang dalam wilayah kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  10. Melaksanakan penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kabupaten;
  11. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya untuk bahan perbaikan ke depan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  12. Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
  13. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

  1. Menyusun rencana kegiatan di bidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. Melakukan koordinasi yang diperlukan antar sub bagian / kepala seksi intern dinas melalui kepala sub dinas angkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  3. Menyusun langkah teknis operasional di bidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
  4. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  5. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan di bidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  6. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  7. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan  hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karir bawahan;
  8. Melaksanakan penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu kebupaten;
  9. Menyiapkan pembinaan manajemen angkutan orang dalam wilayah kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  10. Melaksanakan pengelolaan perizinan di bidang angkutan orang dalam wilayah kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  11. Menetapkan besarnya tarif angkutan orang dalam wilayah kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  12. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya untuk bahan perbaikan ke depan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  13. Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
  14. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

  1. Menyusun rencana kegiatan di bidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. Melakukan koordinasi yang diperlukan antar sub bagian / kepala seksi intern dinas melalui kepala sub dinas angkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  3. Menyusun langkah teknis operasional di bidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
  4. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  5. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan di bidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  6. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  7. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan  hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karir bawahan;
  8. Menyiapkan pembinaan manajemen angkutan khusus dalam wilayah kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  9. Melaksanakan pengelolaan perizinan di bidang angkutan orang dan barang tertentu yang bersifat khusus dalam wilayah kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  10. Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan perizinan di bidang angkutan laut, sungai danau  dan penyeberangan dalam wilayah kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  11. Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi;
  12. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya untuk bahan perbaikan ke depan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  13. Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
  14. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.




Slide background

BIDANG

ANGKUTAN